BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masalah
politik di Indonesia telah menjadi perhatian dan menjangkau masyarakat yang
sangat luas di Indonesia. Masyarakat saat ini tidak hanya sekedar membicarakan
politik dalam diskusi ringan dan non formal tetapi juga sampai pada tingkat pemahaman
yang dapat dikatakan baru dalam ilmu politik, juga melewati batas keilmuan itu
sendiri. Fenomena ini mencapai klimaksnya pada pelaksanaan pemilihan presiden 9
Juli 2014 kemarin, baik selama kampanye maupun setelah Komisi Pemilihan Umum
mengumumkan pemenang Pilpres.
Hal ini barangkali, dapat menjadi catatan tersendiri untuk kondisi masyarakat
Indonesia saat ini, karena sangat jarang ditemui di dalam masyarakat negara lain.
Sebagai contoh, sekelompok mahasiswa dari sebuah fakultas kedokteran
membicarakan situasi politik terkini dan bahkan mendiskusikan salah satu
paradigma dalam ilmu politik, yang seharusnya menjadi kajian utama mahasiswa
ilmu politik. Kita tidak akan atau paling tidak sulit untuk menemukan di Malaysia,
misalnya, mahasiswa tehnik sipil, atau mahasiswa elektronik dan jurusan seni
rupa, membicarakan sebuah teori dalam ilmu politik. Karena mereka tahu, bahwa
hal itu di luar, bahkan jauh melewati batas kompetensi keilmuannya. Seperti
yang disampaikan oleh Afan Gaffar dalam sebuah bukunya.
Di
Indonesia, semua orang seperti punya peluang untuk menjadi ahli politik,
sekalipun tidak mempunyai latar belakang yang cukup tentang itu. Sepanjang dia
menulis dan berbicara di seminar, kemudian media mengeksposnya, maka jadilah ia
seorang pakar politik dan masyarakat umum merespon apa yang disampaikannya.
Secara umum, saat ini pergerakan masyarakat sangat rentan terhadap dinamika
politik bangsa dan begitu juga sebaliknya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang tersurat pada latar
belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan
sebagai berikut :
1. Apa pengertian dari Masyarakat?
2. Apa pengertian dari Politik?
3. Bagaimana hubungan timbal balik antara
masyarakat dan politik?
1.3 Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan dari penulisan
makalah ini adalah untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang masyarakat
dan politik sebagai berikut :
1. Memahami
pengertian dari masyarakat.
2. Memahami
pengertian dari politik.
3. Memahami hubungan timbal balik yang
saling mempengaruhi antara politik dan pergerakan masyarakat di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Masyarakat
Masyarakat
merupakan sekumpulan orang yang membentuk
sistem, dimana sistem tersebut bersifat semi tertutup atau sebaliknya.
Kebanyakan interaksi adalah hubungan antara individu yang saling melekat dalam suatu kelompok tersebut. Kata "masyarakat" berakar dari
bahasa Arab, musyarakah. Arti yang
lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar
entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang
interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan
lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok
individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.
Syaikh
Taqyuddin An-Nabhani seorang pakar sosiologi menjabarkan tentang definisi
masyarakat, "sekelompok manusia bisa disebut sebagai suatu masyarakat
apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang
sama". Dengan kesamaan itu, manusia lalu berhubungan saling berinteraksi
antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama.
Masyarakat
sering dikelompokkan berdasarkan cara utamanya dalam mencari penghasilan atau
kebutuhan hidup. Beberapa ahli ilmu sosial mengelompokkan masyarakat sebagai:
masyarakat pastoral nomadis, masyarakat pemburu, masyarakat bercocoktanam, dan
masyarakat agrikultural intensif disebut juga sebagai masyarakat peradaban.
Sebagian pakar beranggapan masyarakat industri dan post-industri sebagai
kelompok masyarakat yang terpisah dari kelompok masyarakat agrikultural
tradisional.
Masyarakat
pun berarti suatu komunitas yang dimana individu-individu saling bergantung dan
berhubungan antar sesama. Pada umumnya kata masyarakat ini digunakan untuk
dapat mengacu pada sekelompok individu dan hidup secara bersama dalam satu
komunitas yang penuh keteraturan.
Masyarakat
juga dapat bermakna sebagai sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan
golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti sekolah,
keluarga,perkumpulan, bahkan negara,
kesemuanya adalah masyarakat
Sedangkan
pengertian masyarakat yang diterjemahkan dari istilah bahasa Inggris “society” adalah sekelompok orang yang
membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan
interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok
tersebut.
Kata
society berasal dari kata latin, societas, yang mempunyai makna hubungan
persahabatan dengan yang lain. Societas
berinduk pada kata socius yang
memiliki arti teman, sehingga makna society berkaitan erat dengan kata sosial.
Secara tersirat, kata society
memiliki kandungan arti bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan
kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
Awal
mula terbentuknya masyarakat adalah dari sekumpulan orang, misalnya keluarga.
Sebuah keluarga dipimpin oleh kepala keluarga, kemudian dari sekelompok
keluarga terbentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Gabungan dari
Sekelompok Rukun Tetangga dan Rukun Warga akan membentuk Dusun. Sekelompok
Dusun akan terbentuk menjadi Desa, selanjutnya Kecamatan, Kabupaten, Provinsi,
hingga Negara, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu
mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Namun dalam proses
mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial tersebut masing-masing individu
memiliki jalan atau cara yang berbeda. Perbedaan cara atau pergerakan
masyarakat tersebut tidak terlepas dari kemajemukan, keberagaman budaya, dan
perbedaan pola pikir dari masing-masing individu di dalam masyarakat Indonesia.
Perbedaan dalam mencapai tujuan bersama itu dapat terlihat juga dari perbedaan
pola hidup dan perbedaan pandangan politik yang bermuara pada pergerakan dalam
dunia politik.
Kehidupan
bermasyarakat akan terjalin apabila unsur-unsur didalamnya dapat berjalan
beriringan. Apabila ada unsur yang saling berbenturan karena perbedaan
kepentingan, bisa dipastikan akan menggiring keseluruhan komponen masyarakat ke
arah yang buruk. Semakin besar kuantitas suatu masyarakat, semakin banyak pula
perbedaan kepentingan yang mendorong rentannya pergerakan maupun gesekan dalam
masyarakat itu sendiri. Dengan dasar pemikiran tersebut, dibutuhkan seorang
pemimpin yang diharapkan dapat bijak dalam menganulir keinginan, kepentingan,
dan kebutuhan anggota masyarakatnya. Pemilihan pemimpin suatu daerah tentunya
telah memiliki aturan masing-masing, mengadaptasi norma dan adat istiadat
setempat. Proses pemilihan pemimpin tersebut tidak terlepas dari gejala politik
baik dalam bentuk politik sederhana maupun kompleks.
2.2 Pengertian Politik
Secara
etimologis, Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics,
yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang
berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara)
dan πόλις (polis - negara kota).
Aristoteles
(384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata
politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia
ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi
antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.
Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat
dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam
masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia
berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.
Aristoteles
berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk
kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang
lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk
memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian kata
politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim
dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan
unsur-unsur: negara (state),
kekuasaan (power), pengambilan
keputusan (decision making),
kebijakan (policy, beleid), dan
pembagian (distribution) atau alokasi
(allocation).
Pada
umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics)
adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision
making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu
menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas
dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan
tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut
pengaturan dan pembagian (distribution)
atau alokasi (allocation) dari
sumber-sumber (resources) yang ada.
Untuk
bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki
kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik
untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul
dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan
(persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan
perumusan keinginan (statement of intent)
belaka.
Politik
juga merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun
banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan
kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara.
Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik
politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya.
Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat
(public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok,
termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).
Politik
adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional. Di
samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu dari teori klasik Aristoteles yang menyatakan bahwa politik
adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Dari
beberapa pengertian politik di atas dapat kita ketahui bahwa politik sangat
erat kaitannya dengan individu dan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu
subjek dari politik. Sebaliknya politik lahir dari adanya pergerakan
masyarakat. Dengan kata lain, Politik dan masyarakat saling mempengaruhi dan
saling berhubungan secara timbal balik.
2.3 Hubungan timbal balik antara masyarakat dan politik.
Masyarakat
indonesia semakin sadar akan keberadaan hak politiknya. Dengan adanya kesadaran
tersebut membuat Indonesia menjadi masyarakat politik dengan ciri-ciri sebagai
berikut :
a.
Dengan sadar dan sukarela
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terutama hak pilih aktif
b.
Bersifat kritis dalam
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
c.
Dalam penyelesaian masalah lebih
suka dengan cara dialog atau musyawarah
d.
Memiliki komitmen kuat
terhadap partai politik yang menjadi pilihannya.
Kesadaran politik masyarakat
di Indonesia mendorong perkembangan politik di Indonesia menjadi lebih dinamis.
Peta perpolitikan di Indonesia tidak lagi hanya di kuasai oleh satu kelompok
saja. Kesadaran pergerakan politik masyarakat Indonesia membuat kekuasaan
penguasa tidak menjadi absolut karena diimbangi oleh kelompok oposisi yang
lahir dari pergerakan masyarakat.
Untuk
lebih memahami bagaimana politik dan masyarakat Indonesia saling berhubungan
dan saling mempengaruhi, dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :
1. Perilaku
Politik masyarakat Indonesia (Political Behavior)
Perilaku politik masyarakat
Indonesia dapat kita amati dari keseluruhan tingkah laku politik dari warga
negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat,
antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses
pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Keputusan politik di
Indonesia sangat erat kaitannya dengan pergerakan masyarakat di tingkat akar
rumput (grass root). Sebagai contoh tarik ulur keputusan
untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah. Tidak dapat
dipungkiri bahwa keputusan tersebut adalah keputusan politik walaupun
berdasarkan perhitungan kekuatan ekonomi negara. Keputusan untuk mencabut
subsidi BBM sangat sulit terealisasikan karena kuatnya dorongan penolakan dari
masyarakat. Contoh lain adalah kontroversi pengesahan RUU pilkada dimana
akhirnya DPR menyetujui UU yang membuat pilkada di lakukan oleh DPRD. Secara
politik seharusnya keputusan DPR itu dihormati dan dilaksanakan sebagai produk
politik negara yang dituangkan dalam undang-undang, namun karena derasnya
penolakan dari warga masyarakat presiden SBY sampai harus menerbitkan Perpu
untuk meredam pergerakan masyarakat. Tentu saja akan ada pihak masyarakat yang
pro dan yang kontra terhadap setiap keputusan dan atau produk politik negara.
Justru pergerakan dua pihak yang pro kontra tersebut semakin mempengaruhi hasil
akhir dari produk politik negara dan pada akhirnya mempengaruhi situasi politik
negara secara keseluruhan.
Tidak hanya keputusan
politik yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan masyarakat namun juga
sebaliknya pergerakan masyarakat sangat dipengaruhi oleh situasi politik negara. Sebagai contoh
pada saat kampanye Pilpres 2014 pergerakan masyarakat seperti terpolarisasi
menjadi dua kutub yang sangat berlawanan. Situasi politik saat itu seperti
membelah masyarakat karena membela calon presidennya masing-masing. Perpecahan
bangsa sangat terasa di dunia maya (cyber
space) melalui “peperangan” di media sosial seperti web site, facebook,
twitter, blog dan media sosial lainnya. Masing-masing pihak tidak hanya membela
jagoannya tetapi juga sampai pada tingkatan menyerang dan bahkan memfitnah
pihak lawannya. Situasi politik saat pilpres 2014 sangaty jelas mempengaruhi
pergerakan masyarakat yang tercermin dengan adanya perang opini di media sosial
antara dua kelompok masyarakat yang mendukung capresnya masing-masing.
2. Budaya
Politik (Political Culture)
Menurut Almond dan Verba,
budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap
sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara
yang ada di dalam sistem itu. Pada masa reformasi ini budaya politik masyrakat
Indonesia cenderung ke arah yang lebih bebas dengan semakin mengesampingkan
nilai-nilai kesantunan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai contoh
adanya sekelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi dengan membawa seekor
kerbau yang di personifikasikan sebagai simbol kepala negara yang bagi mereka
bergerak lambat dalm mengambil keputusan politik. Ketidak sopanan masyararakat
tersebut bisa saja terjadi karena melihat elite politik Indonesia yang juga
terkesan tidak santun dalam berpolitik. Saling menyerang secara verbal baik
antar persona maupun antar institusi seperti menjadi hal yang biasa dilakukan
oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia di era pasca reformasi. Kegaduhan dan
keributan saat sidang perdana anggota DPR periode 2014-2019 semakin memojokan
posisi tokoh politik Indonesia di mata masyarakatnya. Situasi politik di gedung
DPR yang gaduh ikut mempengaruhi presepsi masyarakat tentang politik negaranya.
3. Kelompok
Kepentingan
Dalam masyarakat Indonesia
juga terdapat kelompok kepentingan (Interest
Group). Kelompok kepentingan ini adalah kelompok/organisasi dalam
masyarakat yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak
memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan yang juga merupakan bagian dari
masyarakat ini bisa sangat mempengaruhi politik negara dengan menghimpun
ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan
politik, biasanya mereka berada di luar tugas partai politik. Kekuatan kelompok
ini sangat terasa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dimana
kelompok ini menyediakan dana dan tenaga untuk memenangkan salah satu calon
dalam pelaksanaan Pilkada. Keterlibatan adik gubernur Banten Ratu Atut yaitu
Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus suap sengketa Pilkada ke pejabat MK adalah
contoh bagaimana kelompok kepentingan ini bisa mempengaruhi politik suatu
daerah.
4. Kelompok
Penekan
Dalam suatu masyarakat
termasuk masyarakat Indonesia terdapat kelompok penekan (Pressure Group).
Menurut Stuart Gerry Brown, kelompok penekan adalah kelompok yang dapat
mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang
digunakan dapat melalui persuasi, propaganda atau cara lain yang lebih efektif.
Mereka antara lain: kelompok pengusaha, industriawan dan asosiasi lainnya.
Kelompok ini di Indonesia lebih cenderung berusaha mempengaruhi sikap politik
pemerintah untuk membuat peraturan yang dapat mempermudah kepentingan mereka.
Sebagai contoh adalah pemerintahan orde baru yang ditekan oleh kelompok
pengusaha dari lingkaran keluarga cendana untuk mengeluarkan regulasi yang
mempermudah usaha mereka, seperti program mobil nasional Timor milik Hutomo
Mandala Putra.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Mayarakat
dan politik memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat kaitannya.
Masyarakat melakukan kegiatan politik dalam menjalankan hubungannya baik antara
anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya atau hubungan
antara anggota masyarakat secara individu maupun kelompok dengan negara.
Sebaliknya situasi politik suatau negara mempengaruhi pergerakan masyarakat di
dalamnya. Hubungan timbal balik antara gerakan masyarakat dengan politik adalah
termasuk hubungan timbal balik antara aneka gejala sosial. Hubungan tersebut di
pelajari melalui suatu ilmu yang dinamakan sosiologi.
3.2
Saran
Diharapkan para pengambil kebijakan dalam praktek politik, mampu
mengesampingkan kepentingan pribadi/ golongan dan menunjung tinggi kepentingan
masyarakat. Dlain pihak, masyarakat diharapkan dapat memainkan perannya untuk
mempengaruhi dinamika perpolitikan agar politik dapat berjalan untuk
kepentingan bangsa dan negara.
